NUSA TENGGARA BARAT

BAB VII

Manusia Dan Keadilan

A.   Pengertian Keadilan

   Keadilan menurut aristoteles adalah keyakinan dalam tindakan manusia. Kelayakan di artikan sebagai titik tengah di Antara ke dua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit.

   Socrates berpendapat bahwa keadilan diproyeksikan pada pemerintahan. Menurutnya, keadilan dapat tercipta bilamana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Diproyeksikan pada pemerintah, sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat.

B.   Keadilan Sosial

   Berbicara tentang keadilan, Anda tentu ingat akan dasar negara kita ialah Pancasila. Sila kelima Pancasila, berbunyi : "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

 Panitia ad-hoc majelis permusyawaratan rakyat sementara 1966 memberikan perumusan sebagai berikut ; "Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan".

Selanjutnya untuk mewujudkan keadilan sosial itu, di perinci perbuatan dan sikap yang perlu dipupuk , yakni :

1.    Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

2.    Sikap adil terhadap sesama   ,menjaga keseimbangan Antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

3.    Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan.

4.    Sikap suka bekerja keras.

5.    Sikap menghargai hasil  karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

C.   Kejujuran

Kejujuran atau   jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nurani nya apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada.

D.   Kecurangan

Kecurangan atau curang identic dengan ketidak jujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik , maupun tidak serupa benar. Sudah tentu kecurangan sebagai lawan jujur.

Contoh sebuah Keadilan dari suatu kasus dibawah berikut :

Satu kesalahan, anak kehilangan masa depan

 Iqbal (bukan nama sebenarnya) dibesarkan dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis di sebuah desa di luar kota Klaten, Jawa Tengah. Ayahnya pemabuk berat dan penjudi, sering memukulinya, ibunya dan ketiga saudaranya. Ayahnya juga tidak mau membayar uang sekolah untuk pendidikan anak-anaknya. Dia akhirnya meninggalkan keluarganya untuk mengambil istri kedua di Jakarta. Ibu Iqbal terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali, meninggalkan anak-anaknya untuk dirawat oleh adik perempuannya dan keluarganya. Setelah terpaksa keluar dari sekolah, Iqbal mulai bergaul dengan "anak-anak nakal" dari desa, dan terlibat dengan beberapa perkara pelanggaran hukum. Setelah dinyatakan bersalah karena mencuri sepeda pada tahun 2009, Iqbal menjalani hukuman kurungan selama 18 bulan di Rutan Anak.

Kronologi :

"Saya jauh dari rumah dan tidak punya ongkos," kenang Iqbal. "Saya mau pulang ke rumah, kebibi saya. Saya lihat ada orang menaruh sepedanya di luar rumah dalam keadaan tidak terkunci. Saya tergoda untuk mencurinya. Ada orang yang melihat saya mengambil sepeda itu dan berteriak memberitahukan yang lain."

 Sejak itu, perbuatannya yang bisa digolongkan kejahatan ringan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar. "Saya ditangkap oleh sekelompok penduduk desa. Mereka memukul dan menendang saya sebelum menyerahkan saya ke polisi," tegasnya. "Tidak ada yang menemani saya saat saya diinterogasi. Keluarga saya tidak tahu di mana saya berada. Mereka baru diberitahu beberapa hari kemudian bahwa saya ditangkap. "

   Kebanyakan dari ribuan anak Indonesia saat ini berada di balik jeruji besi, dikirim ke penjara-penjara yang penuh sesak dengan pelaku kekerasan dewasa dan tanpa fasilitas khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anak-anak yang diproses dalam sistem peradilan seringkali mengaku menderita akibat tindakan kekerasan terhadap mereka. Mereka bisa ditahan di tahanan polisi dalam sel yang sama dengan pelaku kejahatan dewasa, bahkan sering sampai berbulan-bulan, tanpa dituntut atau diberi putusan secara resmi. 

   Dalam banyak kasus, orang tua mereka baru diberitahu mengenai nasib mereka dalam lama setelah penangkapan mereka. Jarang sekali ada pengacara yang mendampingi saat seorang anak sedang diinterogasi atau diproses oleh polisi.

   Melihat adanya kelemahan dalam sistem, telah ada upaya untuk memperbaiki cara dalam menangani para warga Indonesia yang usianya masih sangat muda yang sedang berhadapan dengan hukum. Di Banda Aceh, misalnya, polisi bekerja keras untuk terus meminimalisasi keterlibatan anak dengan sistem peradilan yang ada. 

    Mereka sering bertindak sebagai mediator atau penengah untuk mencapai perdamaian antara anak yang dituduh melakukan kejahatan dengan korban. Dalam banyak kasus, korban sepakat dengan polisi bahwa memenjarakan anak adalah tindakan yang tidak produktif sehingga membuka kemungkinan metode alternatif untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Bukti Keadilan sosial

    Menurut standar internasional, hukuman penjara adalah upaya terakhir dan hanya dapat dipertimbangkan dalam kasus anak yang melibatkan kekerasan atau untuk kejahatan yang diulangi. Anak-anak membutuhkan sistem peradilan khusus yang dapat melindungi hak mereka untuk mendapatkan keamanan,keselamatan dan kebebasan dari kekerasan, diskriminasi serta stigmatisasi, serta yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka untuk tumbuh dan berkembang.

  Hal ini dapat dicapai melalui intervensi seperti program bimbingan khusus, masa percobaan dan pelayanan masyarakat serta hukuman lain yang tidak terlalu merusak.

    Sejak tahun 2005, UNICEF mendukung upaya yang sedang dilakukan di Indonesia untuk mencapai standar tersebut, dan menghapus faktor "keberuntungan" dalam penanganan kenakalan anak. Pada tanggal 3 Juli 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak baru (UU No. 11 Tahun 2012).

  Yang menaikkan batas usia seorang anak yang dianggap bisa mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang dilakukannya dari 8 tahun menjadi 12 tahun, memprioritaskan diversi dalam semua tahap sistem peradilan, sehingga tindakan penahanan terhadap anak selama masa menunggu sidang merupakan pilihan terakhir, serta memperbanyak pilihan bagi para penegak hukum dan mendorong penggunaan praktik keadilan restoratif yang bias dilakukan oleh masyarakat sendiri.

    Undang-undang ini memperbaiki cara anak diperlakukan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia dan merupakan langkah penting dalam menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan standar internasional. UNICEF masih dan akan terus berupaya agar hukum ini dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar internasional, dan upaya ini telah berhasil merubah beberapa ketentuan utama. UNICEF tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan undang-undang yang sangat penting ini dalam tahun-tahun mendatang.

Kesimpulan :

Dalam kasus diatas melakukan hukuman penjara untuk anak-anak , tidak lah objektif . Seperti yang di buat oleh DPR (dengan menaikan dari 8 tahun menjadi 12tahun) itu di tetapkan pada tanggal 3 juli 2012, DPR pun telah mengesahkan UU dan sistem peradilan anak baru (UU no.11 tahun 2012) dan UNICEF pun mendukung indonesia sejak tahun 2005 untuk mecapai standart tersebut, dan menghapus faktor "keberuntungan" dalam penanganan kenakalan anak. karena harus ada penanganan yang lebih khusus dan lebih efektif untuk menangani kasus yang di lakukan oleh anak-anak seperti rehabilitasi khusus, karena kalau di penjarakan terlalu berat untuk anak tersebut.

Sumber :

Buku Ilmu Budaya Dasar Gunadarma : Bab 7 : Manusia dan Keadilan

http://www.unicef.org/indonesia/id/reallives_19909.html


Sumber Foto :

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0KO-oGti3SpXF_FbDjz0S2GKLcLBEzUHtD4Eh1o02B8tU8Tn7IjJiXZCQugT7pfx8djNeMkEDGR-b8h-OOjfmOWdd1wcnloUhjbdnPPxRiVf6VlQIHA6WNrKQ1XVvKXfch-cIZuK8XAY/s1600/mencari+Keadilan.jpg